Bursa Jabatan Menghangat?

Wednesday, 15 May 2013 | 08:06:10 WIB

Terkait

Kewenangan Penempatan Pejabat Ada di Bupati

PARIGI,(KP),- Saat ini Pj Bupati Pangandaran, Dr. Drs. H. Endjang Naffandi, M.Si sedang disibukan dengan segudang program dan pekerjaan sesuai yang diamanatkan dalam UU No 21 Tahun 2012 tentang Pemekaran DOB Kabupaten Pangandaran.
Satu diantara segudang pekerjaan bupati adalah pe­nyusunan Struktur Orga­nisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang sudah diajukan ke Kemendagri beserta pejabat pengisinya beserta pejabat pengisinya yang menjadi kewenangan bupati. Di sisi lain, Endjang juga disibukkan dengan kegiatan rutin sehari-hari di Pemprov Jabar sebagai Kabiro Pemerintahan dan Umum.
Konon kabarnya, dalam pengisian jabatan pejabat SOPD di DOB Kabupaten Pangandaran sudah mulai menghangat. Sejumlah pejabat dari Pemkab Ciamis sudah mulai “ancang-ancang hijrah” ke jabatan barunya di daerah yang kaya akan potensi wisata alam ini.
Salah seorang tokoh masya­rakat Kecamatan Cijulang, H. Abdul Gofar atau sering disapa H. Opang menuturkan, tugas yang dibebankan kepada Pj Bupati Pangandaran saat ini sangat berat. Karena selain harus melaksanakan amanat UU No 21 tahun 2012, terutama pasal-pasal tentang SOPD berikut pengisian pejabat yang akan mengisinya. Selain itu, bupati juga harus disibukan dengan aktifitasnya di Gedung Sate.
“Pembentukan OPD dan pengisiannya tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi memang tugas Pak Bupati ini sangat berat di masa-masa saat ini,” ujar Opang.
Opang memaparkan, dalam penempatan pejabat dalam SOPD diakui saat ini DOB Pangandaran belum memiliki Baperjakat (Badan Pertim­bangan Pangkat dan Jabatan). Tetapi ujar dia dalam pengisian pejabat SOPD bisa merujuk pada SE Menpan No 16. Di salah satu poinnya tertulis disa dilaksanakan dengan para akademisi, pakar dan atau profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Bupati Pangandaran, H. End­jang Naffandi di rumah dinasnya membenarkan saat ini dirinya merangkap jabatan. Tetapi dalam waktu dekat ini jabatannya di Pemprov akan di Plh. “Saat ini informasi dari Pemprov sudah disiapkan untuk Plh Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jabar. Jadi tidak usah khawatir kerja saya untuk Kabupaten Pangandaran terganggu” ujar Endjang. Sementara disinggung pengisian jabatan sebelum ada Baperjakat, Endjang menegaskan, ia meyakini pihak Ciamis juga lebih memahami SE Menpan tersebut, bahkan sangat singkron dengan UU 21 tahun 2012.
Di tempat terpisah, Ketua Tim 10 dan Tim Fasilitasi DOB Kabupaten Pangandaran Mah­mud mengatakan, Surat Edaran Menpan Nomer 16 Tahun 2012 itu dianggap longgar. Karena itu, beberapa waktu lalu pernah menjadi perbincangan tentang SE Menpan No 16 ini, namun pada akhirnya sudah terwakili oleh UU No 21 tahun 2012.
“Untuk struktural OPD sudah dibahas kemarin ber­sama dan akan diajukan lagi ke Mendagri dan ke Menpan. Ada pun masalah person itu kewenangan Pj Bupati DOB Pangan­daran yang akan di kordina­sikan ke Gubernur untuk diajukan ke Mendagri dan Men­pan,”tambahnya.(Gus)***

Author : Teguh Arifianto Dibaca : 245 kali
Sent using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Ada 1 Komentar untuk berita ini Kirim Komentar Anda
  1. kallyana

    Comment Arrow Wednesday, 15 May 2013 | 15:32:25 WIB

    Silahkan bapak-bapak bekera keras untuk kemajuan pangandaran.... Saya sebagai masyarakat pangandaran akan selalu mendukung demi kemajuan pangandaran,yang tentunya di harapkan oleh semua pihak.


Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.