Wali Kota Bentuk Tim Penertiban Karaoke

Tuesday, 08 Jan 2013 | 09:39:29 WIB

Terkait

Tindaklanjuti Rekomendasi dprd tentang Penutupan Karaoke
BUNGURSARI, (KP).-
Wali Kota Tasikmalaya, H. Budi Budiman mengata­kan, Pemerintah Kota Ta­sik­ma­laya akan membentuk tim penertiban tempat hi­bur­an karaoke dalam wak­tu dekat ini. Me­nurut­nya, tim penertiban tersebut akan dikoordinatori Asda 1 Beni Barlian, Kepala Satpol PP Deni Diyana, Ka­dis Pariwi­sa­ta Tantan Rus­tandi, Kepa­la Kesbang­pol Nuryadi, Ke­pa­la BPPT Fir­mansyah, dan un­sur Kepo­lisian serta MUI.
Menurut Budi, mereka (tim pe­nertiban karaoke) bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan dari perizinan yang sudah dike­luar­kan. Sehingga, Pe­me­rintah Kota Tasikmalaya memiliki dasar hukum pas­ti kalau karaoke yang me­langgar harus dicabut izinnya.
“Kan, sudah jelas ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Makanya tim ak­an mengecek ke lapangan mengenai jalannya perizinan,” kata Budi di ruang ker­janya, Senin (7/1).
Budi menegaskan, Pe­me­rintah Kota tidak bisa serta merta menutup tempat ka­rao­ke. Pasalnya, disamping su­dah memiliki izin, para pe­ngelolanya juga telah menyepakati Surat Edaran Wali Kota sebelumnya pada tahun 2011.
“Nah, kalau rekomendasi tim penertiban tadi ditemu­kan pelanggaran, baru kita ambil tindakan,” terang­nya.
Kendati demikian, ujar­nya, upaya yang tengah dilakukan Pemkot ini dinilai dia telah mengakomodasi aspirasi ulama dan masya­rakat. Sehingga, Pemkot pun dapat melihat objektif jalannya izin karaoke. “Ka­lau yang telah berizin ada lima karaoke. Sele­bihnya ka­­mi belum tahu,” tandas Budi.
Sebetulnya, lanjut Budi, rencana penertiban kara­oke ini akan dilakukan pa­da Desember lalu. Na­mun, berhubung pihak Kepolisi­an juga fokus pada pengamanan Natal, Pe­merintah menundanya dan di awal tahun 2013 sudah bisa dilakukan.
“Do’a dan dukungannya saja dari masyarakat, karena larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di karaoke sudah jelas di Surat Edaran Wali Kota sebelumnya. Apalagi, pa­ra pengusaha karaoke pun telah menyepakati la­rangan-larangan itu,” jelasnya.
Pro-kontra persoalan keberadaan karaoke di Kota Tasikmalaya telah muncul sejak lama. Catatan “KP”, tidak hanya di awal tahun 2013 saja, ormas Islam menuntut penutupan karaoke. Termasuk oleh elemen lain dari komunitas seniman ‘Ular Tangga’ yang mencibir keberadaan Kota Santri sudah identik dengan Kota Karaoke. E-48***

Author : Moch. Ridwan Dibaca : 415 kali
Sent using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.