Ijtima Ulama Tolak RUU Kesetaraan Gender

Tuesday, 03 Jul 2012 | 10:51:24 WIB

TASIK, (KP).-
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-4 yang dipusatkan di Kompleks Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya telah usai, Senin (2/7) dinihari. Kumpulan ulama itu menyepakati tiga topik besar, yaitu kebangsaan dan kenegaraan (masail asasiyyah wathaniyyah), masalah perundang-undangan (masail qanuniyyah), dan masalah-masalah kontemporer (masail fiqhiyah mu'ashirah).
Hal yang menarik dari Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia ke-IV di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, salahsatunya adalah menolak RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.
"Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI IV menyatakan bahwa RUU KKG bertentangan dengan ajaran agama Islam, Pancasila, dan UUD 1945. Oleh karena itu Ijtima' Ulama mendesak DPR untuk menarik kembali RUU tersebut serta tidak meneruskan proses RUU tersebut", demikian bunyi keputusan tersebut seperti yang dibacakan dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama, Minggu malam (1/7).
Ada beberapa alasan mengapa RUU KKG ditolak. Pertama, ada sejumlah dampak negatif bila RUU KKG disahkan, diantaranya isteri mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan suami dalam rumah tangga, baik sebagai "kepala rumah tangga" dan pencari nafkah keluarga.
Selain itu, akan mengubah besarnya bagian pembagian warisan untuk ahli waris laki-laki dan perempuan menjadi sama besar bagiannya; konsekuensinya hukum kewarisan Islam akan dihapus.
Dampak lainnya, akan mengubah wali nikah, di mana perempuan dimungkinkan menjadi wali nikah, juga akan berdampak pada membolehkan terjadinya perkawinan sejenis.
Alasan lainnya kenapa MUI menolak RUU KKG, karena jika aturan itu disahkan, akan membolehkan terjadinya poliandri, dan membuka penafsiran pengembangan pribadi, termasuk homoseksual dan pengembangan lingkungan sosial termasuk komunitas homoseksual, gay, dan lesbian.
Menurut para ulama, RUU KKG mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai Barat yang tidak memiliki basis filosofis, ideologis, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika, dan moral.
"RUU KKG tidak mengacu pada Pancasila yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai religiusitas dan Ketuhanan Yang Maha Esa. RUU KKG juga tidak mencantumkan Pancasila sebagai sumber hukumnya sehingga wajar apabila isinya pun tidak mencerminkan Pancasila," lanjut bunyi fatwa itu.
Demikian pula RUU KKG tidak mengacu, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, antara lain bertentangan dengan Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD 1945.
Selain mengeluarkan fatwa tentang penolakan terhadap RUU KKG, Ijtima Ulama menghasilkan sejumlah fatwa dari MUI. Menurut Ketua MUI, Dr KH Ma'ruf Amin, mau tidak mau para ulama memang harus memiliki perhatian terhadap urusan negara.
Sebab ulama merasa memiliki negara ini. Kiyai Ma'ruf menegaskan, hasil-hasil fatwa dari Ijtima' Ulama ini selanjutnya akan disampaikan kepada instansi-instansi terkait agar diserap menjadi Undang-undang. "Fatwa ini akan diperjuangkan dalam taqniniyatul fatwa," katanya.
Bahkan dalam salah satu poin terkait pilkada, Komisi A sepakat untuk mengkritisi sistem pemilihan umum demokratis dengan menimbang kemaslahatan dan kemafsadatan bagi masyarakat. "Untuk itu, apabila secara sosiologis-politis dan moral, masyarakat belum siap, maka berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi," bunyi pernyataan resmi seperti dikutip laman Mui.or.id.
Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Ni'am Soleh mengatakan, keputusan ulama tersebut beradasar kepada beberapa pertimbangan, yaitu saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadah yang sangat besar, antara lain, munculnya disharmoni dalam hirarki kepemimpinan secara nasional, mengakibatkan mahalnya biaya demokrasi, sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit dan berpotensi membuat konflik horizontal antar elemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA serta terjadinya kerusakan moral yang melanda masyarakat luas akibat maraknya money politic.
Sementara Komisi A yang menyoroti masalah strategis kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah) diantaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut islam. Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan.
Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik .

Demonstrasi
Sidang pun membahas masalah demonstrasi. Jika aksi demonstrasi diniatkan ikhlas karena Allah SWT; bertujuan untuk dijadikan sarana perjuangan (jihad) untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunnah atau wajib, tergantung pada qarinah (situasi dan kondisi)-nya.
"Sebaliknya, jika demonstrasi berubah menjadi brutal, anarkis dan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, harta, dan merusak fasilitas umum, maka dilarang oleh syariat Islam. Demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tertib, sesuai dengan nilai-nilai al akhlâq al-karîmah," kata pernyataan resmi dari Komisi A sebagaimana dikutip dari laman Mui.or.id.
Hasil sidang Komisi B-1 yang membahas Masail Fiqhiyyah Mu'Ashirah menghasilkan 6 pokok permasalahan diantaranya talak di luar pengadilan, perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, hukuman bagi pengedar dan penyalahguna narkoba, nikotin sebagai bahan permen pengganti rokok dan kewajiban bertransaksi secara syariah.
Sebagaimana dikutip dalam laman Mui.or.id, komisi B-1 memberikan rekomendasi agar pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak. Jika suami mencerai istri, harus menjamin hak-hak istri dan hak anak-anak.
Pada poin perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi, penegak hukum diminta untuk bertindak secara tegas dan terukur dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi. Termasuk kepada penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya dalam penegakan hukum pada kasus penyitaan aset hasil korupsi harus diberi sanksi tegas.
"Rekomendasi kepada ulama agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, di antaranya dengan mensosialisasikan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi bagi pelaku tindak pidana korupsi," bunyi pernyataan resmi komisi B-1.
Sementara tindak pencucian uang, masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam menerima uang dari pihak yang diketahui atau diduga keras (zhann) sebagai pelaku tindak kejahatan.
Selain itu, hukuman bagi pengedar dan penyalah guna narkoba, ulama juga merekomendasikan agar Negara dapat menjatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau telah beberapa kali terbukti menyalahgunakan narkoba demi kemaslahatan umum.
Penggunaan nikotin sebagai pengganti rokok, para ulama menyarankan agar Pemerintah membuat aturan terkait produksi dan distribusi produk konsumtif berbahan aktif nikotin. Para tenaga kesehatan (baik dokter maupun paramedis) memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya mengkonsumsi nikotin.
Perbankan syari'ah juga mendapatkan perhatian. Dalam rekomendasi itu, Perbankan syariah perlu memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme, kinerja. (E-32/INU)***

Author : Zulkarnain Finaldi Dibaca : 447 kali
Sent using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.